KSP dukung penguatan LSM untuk rawat demokrasi Indonesia
JAKARTA – Deputi V Kantor Staf Presiden (KSP) Jaleswari Pramodhawardani menegaskan sikap dan keyakinan pemerintah bahwa peningkatan kualitas demokrasi mensyaratkan adanya organisasi masyarakat sipil yang kuat, kredibel, kritis dan berdaya. Demi perwujudan demokrasi yang berkualitas seperti ini diperlukan kerja kolektif yang membutuhkan sumbang saran, kerja sama, kepatuhan, dan tenggang rasa antar seluruh elemen bangsa, terutama kontribusi dan pemikiran kritis dari organisasi masyarakat sipil.
Hal ini disampaikan Jaleswari saat memberikan sambutan pada Peluncuran Program Program Penguatan Kapasitas dan Ketahanan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) dalam Menghadapi Pandemi Covid-19 (CO-EVOLVE) di Jakarta pada tanggal 24 Maret 2021. Program CO-EVOLVE ini dijalankan oleh Yayasan Penabulu dengan dukungan dari Uni Eropa, dengan menargetkan 200 organisasi masyarakat sipil di tingkat lokal dari 34 propinsi sebagai penerima manfaat.
Kantor Staf Presiden (KSP) menganggap bahwa program CO-EVOLVE ini seiring dengan komitmen Presiden untuk merawat demokrasi dan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) di Indonesia, di mana sejumlah kebijakan dalam memperkuat keberlangsungan organisasi masyarakat sipil telah dilakukan. Di antaranya yang terkait dengan pembinaan, akses pendanaan, dan audiensi serta kerja sama antara pemerintah dengan organisasi kemasyarakatan dan organisasi masyarakat sipil dalam berbagai kegiatan. Keberadaan organisasi masyarakat sipil, baik yang bergerak di bidang sosial, ekonomi, politik, hukum, HAM, dan lain sebagainya merupakan hal esensial dalam pembangunan. Yang memberikan kemanfaatan baik kepada masyarakat maupun pemerintah, serta mendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat demi terwujudnya pembangunan nasional.
Program CO-EVOLVE merupakan inisiatif dan inovasi organisasi masyarakat sipil untuk bisa tetap bertahan di tengah kesulitan dan keterbatasa sumber daya dan sumber dana akibat Pandemi Covid-19. Terkait hal ini KSP juga telah menerima laporan dan hasil riset serta survey dari beberapa organisasi tentang dampak Pandemi Covid-19 bagi NGO di tingkat nasional maupun lokal. Salah satu temuan dari aneka riset tersebut adalah bahwa Pandemi Covid-19 telah menyebabkan banyak sekali NGO terpaksa tutup atau hanya bisa bertahan beroperasi untuk beberapa bulan ke depan. Ini tentu merupakan situasi yang perlu kita perhatikan secara seksama, termasuk oleh pemerintah. Karena bagaimanapun pemerintah sangat membutuhkan kontribusi dan suara kritis dari organisasi masyarakat sipil untuk ketepatan proses dan sasaran pembangunan.
Di bagian yang lain Jaleswari Pramodhawardani menyampaikan apresiasi yang besar kepada kawan-kawan organisasi masyarakat sipil atas inisiatif-inisiatif luar biasa untuk saling berkolaborasi dan bergotong-royong mengatasi dampak Pandemi Covid-19 dengan anega ragam inovasi dan inisiatif, termasuk menggalang, menghimpun dan menyalurkan aneka bantuan baik itu APD, obat-obatan, vitamin maupun bahan pangan, sejak saat pandemi diumumkan oleh Presiden tahun lalu hingga saat ini.
Dalam penutupan sambutannya, Deputi V KSP menyampaikan apresiasi yang besar kepada Yayasan Penabulu dan Uni Eropa yang sedang bekerjasama dalam program CO-EVOLVE ini. Semoga apa yang menjadi tujuan dari Program CO-EVOLVE, yang nota bene sejalan dengan program pemerintah ini bisa dicapai sebagaimana direncanakan, serta manfaat dan dampaknya bisa dirasakan oleh masyarakat, dan lebih dari itu memberi kontribusi signifikan bagi penguatan dan keberlanjutan organisasi masyarakat sipil di Indonesia.
Sumber : kabarbisnis.com
