Memperkuat Peran Organisasi Masyarakat Sipil Lokal dalam Pelaksanaan Agenda 2030 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
APRIL 2021. CO-EVOLVE bersama dengan anggota jejaring Lokadaya melaksanakan diskusi tentang Tujuan Pembangunan Berkelanjutan untuk meningkatkan pengetahuan OMS di tingkat lokal mengenai perannya dalam pelaksanaan TPB terutama di masa pandemi Covid-19, serta mengidentikasi peluang kerja bersama yang lebih baik antara OMS di tingkat lokal dalam pelaksanaan SDGs Desa. Hadir sebagai nara sumber adalah Bapak Bito Wikantosa, Ss,M.Hum selaku Direktur Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa dan Perdesaan Kemendes, PDTT, OMS Lokal, dan Ibu Dr.Vivi Yulaswati, MSc.- Kepala Sekretariat Tim Pelaksana Berkelanjutan/Staff Ahli Mentri PPN Bidang Sosisal dan Penanggulangan Kemiskinan.
Dalam pembukaannya, Maria Anik Wusari selaku Direktur Program CO-EVOLVE Yayasan Penabulu menyampaikan bahwa titik masuk penggalangan sumber daya domestic adalah melalui komitmen pemerintah Indoneisa melalui SDGs. Diskusi ini bertujuan untuk peningkatan pemahaman tentang SDGs bagi OMS dan peluang dana desa dalam pencapaian SDGs.
Bu Vivi dalam paparannya menyampaikan tentang “Memperkuat Peran Organisasi Masyarakat Sipil Lokal dalam Pelaksanaan Agenda 2030 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan”. Disampaikan tantangan pembangunan di masa pandemi, yaitu resiko yang ditimbulkan pandemi berupa krisis atau resesi ekonomi, perubahan dan pergeseran rencana, perubahan kebijakan keuangan negara dan daerah termasuk realokasi anggaran, serta optimalisasi iptek. Pandemi telah memberikan dampak yang signifikan bagi manusia, social ekonomi, dan berdampak signifikan pada perubahan perilaku masyarakat. Dikatakan bahwa pandemi membawa resiko dalam pencapaian SDGs 2030, tetapi juga menjadi momentum reformasi kebijakan serta penguatan dan sinergi berbagai pelaku dan strategi.
Ada 2 cara dalam upaya penanggulangan, yaitu: 1) Kemitraan multi-pihak dan 2) Melokalkan SDGs. Kemitraan yang dimaksud yaitu kolaborasi antara pemerintah dan non-pemerintah dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pelaporan dengan adanya pelibatan filantropi, pelaku usaha, OMS, akademisi dalam berbagai sector dan bidang usaha. Pelokalan SDGs adalah proses mengadaptasi, mengimplementasi, serta memantau SDGs di tingkat lokal.
Pak Bito memaparkan materi tentang “Peluang dan Tantangan SDGs Desa dan Peran OMS Lokal”. Latar belakang SDG Desa karena dana desa belum dinikmati oleh warga desa dan tidak focus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, sehingga Presiden Joko Widodo pada 22 Oktober 201 memberi arahan bahwa dana desa harus dirasakan seluruh warga desa, terutama golongan terbawah serta harus berdampak pada peningkatan ekonomi desa dan SDM desa. Dana desa adalah untuk pembaharuan penajaman arah kebijakan perencanaan pembangunan desa dalam peningkatan kualitas hidup manusia, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan penanggulangan kemiskinan, serta refocusing kepada agenda SDGs. Dana desa merupakan rekognisi negara kepada desa agar desa berdaya menjalankan kewenangannya.
Dana desa sudah berjalan sejak Undang-Undang Desa berlaku tapi masih ada tantangan dalam penggunaan dana desa yang belum bisa dinikmati secara merata, untuk itu perlu ada pendekatan baru salah satunya dengan adanya SDGs. Kegagalan demokrasi deliberative untuk kelompok rentan masih terpinggirkan untuk itu perlu adanya SDGs untuk pendekatan yang lebih baik.
Tujuan-tujuan SDGs Desa akan dapat mudah tercapai jika tata kelola desa bersifat inklusif dan tidak didominasi oleh para elit desa. Inklusif yang dimaksud yaitu kondisi kehidupan di desa yang setiap warganya secara suka rela untuk membuka ruang kehidupan dan penghidupan bagi semua warga desa yang diatur dan diurus secara terbuka, ramah, dan meniadakan hambatan untuk bisa berpartisipasi secara setara, saling menghargai serta merangkul setiap perbedaan dalam pembangunan. Karenanya peran OMS lokal sangat penting terutama untuk melakukan pengorganisasian warga bagi terciptanya desa inkusif.
Tantangan
Terdapat beberapa tantangan dalam upaya kolaborasi dan melokalkan SDGs, yaitu pertama, pemahaman yang belum merata tentang konsep, kerangka, dan prinsip SDGs. Kedua, pelibatan semua pihak dengan memastikan pelaksanaan prinsip inklusif dan no one left behind belum maksimal. Ketiga, sinergi program kegiatan pemerintahan pusat dan daerah, dan antara pemerintah dan NSA. Keempat, pengukuran capaian SDGs di tingkat sub nasional (provinsi dan kab/kota) serta desa.
Dalam diskusi ini didapat beberapa usulan yang diajukan untuk meningkatkan peran OMS lokal dan pelaksanaan SDGs Desa, diantaranya:
- Adanya contoh nyata pelaksanaan SDGs Desa, sehingga dapat menjadi inspirasi dan dapat direplikasi di banyak tempat, termasuk dalam menghadapi bencana seperti pandemi Covid-19.
- Pendekatan monitoring dan evaluasi terkait dana desa agar penggunaan dana desa lebih merata dan dapat dinikmati seluruh warga.
- Mendorong terwujudnya desa inklusif dimana kelompok warga yang selama ini tertinggal (perempuan, petani, disabilitas dll) dapat terlibat dan menikmati hasil pembangunan di desa.
- Membangun kerja sama berbagai pihak dengan membangun prioritas program yang didukung dengan berbagai data,
(red.CO-EVOLVE/DA)
